Menjadi terpelajar dan intelektual nampaknya sudah menjadi pride yang cukup prestisius dalam kehidupan kita dewasa ini. Dua cap ini cukup untuk membuat seseorang memberikan respon dengan kata “waw”, “anjay”, “keren”, dan terbilang trik yang cukup berhasil untuk membuat status sosial kita meningkat di samping terlahir sebagai manusia good looking, atau lahir dari rahim keluarga yang kaya raya. Singkat kata, istilah “intelektual” dan “terpelajar” adalah label jitu yang dapat digunakan sebagai modal sosial.
Penulis tidak sedang main-main dengan penjelasan ini. Kita mungkin sudah ngeh dengan fenomena saat ini di mana mereka yang menyebut dirinya “terpelajar” atau “intelektual” tak lebih dari urusan keren-kerenan. Tentu saja tidak semua, tapi yang pasti banyak yang suka. Begitu lirik Iwan Fals dalam lagunya yang berjudul “Politik Uang”. Artinya, memang ada kalangan yang melabeli diri sebagai terpelajar dan intelektual dan sikap serta tindakannya pun selaras. Namun pemandangan sejenis ini jelas langka. Mencari sosok yang demikian ibarat menanti Valentino Rossi kembali menjuarai dunia Moto GP. Kemungkinannya ya hampir tidak mungkin.
Alih-alih bersikap sebagaimana seharusnya kaum terpelajar dan intelektual – yang mana dua istilah dalam tulisan ini merujuk pada mereka yang pernah duduk di bangku sekolah setidak-tidaknya sampai jenjang SMA/SMK/Sederajat, justru malah seabrek persoalan yang banyak muncul dari kalangan mereka ini. Kelompok yang oleh mayoritas orang (dan memang seharusnya begitu) dianggap bertanggungjawab atas perubahan sosial serta kontrol sosial, malah kadang abai bahkan lebih parah menjadi biang masalah dalam kehidupan bersosial itu sendiri.
Intelektual-Terpelajar yang Kadung Betah di “Atas Awan”
Persoalan utama dari kaum intelektual-terpelajar kita nampaknya adalah stigma yang lahir dari sebuah konstruk sosial, yakni anggapan bahwa kaum terpelajar dianggap “tak etis” kalau masih mau berkotor-kotor dengan persoalan sosial atau kerja-kerja rendahan semisal kegiatan praktis nan sepele seperti membersihkan selokan dan gorong-gorong, mencangkul sawah, sampai urusan membersihkan stigma atau tindakan eskploitatif-diskriminatif yang berkembang dalam suatu masyarakat. Upaya semacam ini kan tidak ada manfaat yang nyata. Gak riil. Gak menghasilkan cuan. Dan tentu ini gak intelektual banget, kan.
Mencari musabab dari hal ini rasanya tidak sulit. Kita, misalnya, bisa merujuk pada paradigma yang melihat pendidikan yang diperoleh seseorang melalui bangku-bangku sekolahan mampu memberikan manfaat pragmatis. Barometer dari manfaat ini tentunya adalah materi. Jadi suatu perubahan dalam stratifikasi sosial semisal kenaikan status sosial, pangkat atau jabatan, atau penghasilan yang mapan, merupakan satu-satunya implikasi dari pendidikan. Akhirnya, pendidikan hanya dimaknai sebagai sebuah proses untuk mendapat pekerjaan, jabatan, atau penghasilan yang mapan.
Untuk membuktikan bahwa penjelasanku tidak membual, kau boleh datang ke daerahku: Dempo Barat. Di daerahku, kau akan ditunjuk sebagai kaum intelektual-terpelajar apabila proses pendidikanmu mampu mengantarkan kepada kenaikan kesejahteraan hidup. Lebih-lebih dalam konteks ekonomi. Lahirnya pemikiran, ide, gagasan, atau sebuah penemuan hanya akan menjadi ukuran ke sekian dari label intelektual-terpelajar. Sehingga, dua istilah ini alih-alih membuat masyarakat tercerahkan, justru – meminjam ungkapan bijak Komeng dalam sebuah iklan motor, membuat mereka semakin jauh ketinggalan.
Paradigma umum semacam ini membuat kaum terpelajar dan intelektual lebih betah berada di atas menara gading. Mereka enggan untuk menyelami kondisi sekitar dengan segala persoalannya. Pikiran mereka sudah kadung terbentuk bahwa kaum terpelajar dan intelektual tak pantas pegang cangkul, bajak, dan mengurusi persoalan masyarakat yang termarjinalisasi oleh sistem dan pikiran-pikiran yang eksploitatif serta deskriminatif. WS Rendra memberikan komentar dan merangkumnya dalam sebuah kalimat puisi yang ciamik:
“Apakah artinya kesenian
bila terpisah dari derita lingkungan.
Apakah artinya berpikir,
bila terpisah dari masalah kehidupan.”
(Penggalan puisi “Sajak Sebatang Lisong”, karya WS Rendra, 1977)
Pendidikan Anti-Masyarakat
Kritik semacam ini sebetulnya tidak baru. Banyak tokoh yang sudah membahasnya dan memberikan beberapa solusi berupa pendidikan alternatif, yakni pendidikan yang membebaskan dan tak abai realitas. Untuk kepentingan name-dropping dan gagah-gagahan tentunya, di sini akan kusebutkan beberapa tokoh yang di antaranya ada Paulo Freire, Romo Mangunwijaya, dan Tan Malaka. Beberapa tokoh ini aktif menggugat pola pendidikan yang tercerabut dari realitas sosial. Mereka menolak generalisasi pola pendidikan dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan tantangan antar daerah, lebih-lebih dalam sebuah negara luas dan plural seperti Indonesia, pasti memiliki tantangan yang plural pula.
Tokoh-tokoh di atas menganggap, pendidikan yang hanya memiliki orientasi pada materi adalah pola pendidikan yang menjadikan para pelajar dan pendidik, bahkan masyarakat secara umum menjadi terasing terhadap identitas. Kritik terhadap pola pendidikan mainstream dewasa ini bukan hendak menolak orientasi pragmatis. Tetapi jika materi hanya satu-satunya ukuran terhadap berhasil tidaknya sebuah proses pendidikan, maka sejatinya kita telah merendahkan upaya pendidikan itu sendiri. Jadi jangan heran jika pacar atau pasangan kita matre. Pendidikan kita pun begitu, kok.
Kita seharusnya tahu bahwa pendidikan lahir bukan hanya untuk menolong manusia dalam persoalan perekonomian, apalagi hanya untuk sekedar menjadi ajang keren-kerenan, tetapi lebih jauh pendidikan hadir untuk mengentaskan setiap persoalan yang muncul di dalam masyarakat. Jadi, merujuk pada premis ini, kita akan mengerti bahwa pendidikan tidak boleh anti terhadap realitas. Pendidikan tidak boleh anti terhadap masyarakat dan seabrek persoalannya. Pendidikan harus berada satu ranjang dengan masalah-masalah sekitar.
Upaya seperti ini juga untuk menghindari anggapan bahwa cabang keilmuan tertentu, memiliki posisi lebih prestisius dari pada cabang keilmuan lainnya. Suatu keilmuan tertentu dalam pendidikan hanya bisa kita ukur dari urgensitasnya terhadap persoalan yang berkembang pada daerah tersebut. Misalnya pada daerah agraris, tentu pendidikan yang orientasinya pada pengembangan sektor agraria lebih penting dan bukan pendidikan tentang pada kemaritiman. Atau sebaliknya. Namun sayangnya, kenyataan (setidaknya di daerahku) tidak menggambarkan situasi yang demikian.
Oleh karena itu, berangkat pada beberapa fakta yang telah dipaparkan di atas, jika istilah “terpelajar” dan “intelektual” hanya membuat kita tercerabut dari realitas sosial yang ada, jika label itu menjadikan kita terjerembab di “atas awan” dan tak peduli pada persoalan para petani, nelayan, pemuda desa yang tak sempat atau tak mampu menempuh pendidikan, kaum perempuan yang terdiskriminasi patriarki, para penjual siomay, supir angkot, pedagang toko kelontong, remaja yang kian diperas game online, “adat” atau konstruk sosial yang mengerangkeng masyarakat, serta segudang permasalahan yang sejatinya berada tepat di depan hidung kita, maka ada baiknya dua istilah tadi dihapus saja. Lagipula, ingatan kita sudah cukup lelah dengan mengingat nama-nama mantan, bukan?! (Bung)