Penantang (baru) Partai Politik

Table of Contents

 Oleh: Moh. Halil*

Iklim demokrasi memberikan ruang bagi individu-individu yang ingin menyampaikan aspirasinya melalui kelompok manapun. Sehingga ketika berbagai kelompok yang ada sudah terlalu dekat dengan kekuasaan, maka wajar jika lahirlah wadah baru yang memberikan masukan kepada pemerintah dengan cara yang berbeda. 

Deklarasi yang mengatasnamakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Minggu 2 Agustus 2020 tentu tidaklah begitu mengejutkan. Mengingat menyampaikan pendapat dan berserikat memang dijamin oleh undang-undang. Akan tetapi hal tersebut menjadi begitu berbeda karena dimotori oleh beberapa tokoh yang selama ini vokal dan tidak sungkan mengkritik berbagai kebijakan pemerintah. 

Sebut saja tokoh-tokoh seperti Din Syamsudin, Rocky Gerung, Said Didu, Refly Harun dan sederet nama lainnya. Beberapa nama tadi selama ini begitu gencar mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Dengan demikian keberadaan KAMI sudah dapat dipastikan tidak lahir dalam ruang yang kosong. Melainkan ia adalah wujud nyata keinginan dari sebagian masyarakat untuk menyongsong perubahan ke arah yang lebih baik.

Walaupun berbagai aspirasi dari masyarakat tentu dapat dihimpun oleh partai politik yang notabenenya memiliki fungsi menyerap aspirasi. Tidak menutup kemungkinan terkadang salah satu fungsi dari partai politik ini tidak begitu efektif dan kurang responsif. Bahkan lumrah dikatakan bahwa partai politik hanya hadir ketika ada pergelaran pemilu maupun pilkada saja. Dari sinilah perlunya saluran berbeda yang dapat menjembatani antara rakyat dan pemerintah.

Politik Sebagai Suatu sistem

Deklarasi KAMI memberikan pelajaran berharga bahwa berbicara politik tidak hanya sebatas pilpres, pileg, maupun pilkada. Di sisi lain politik dapat dilihat sebagai sistem, yakni bagaimana ouput atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah berguna bagi masyarakat dan mendapat respon dari rakyat. Sistem tersebut dapat meliputi struktur input, proses, output dan feedback. Sebagaimana yang dikatakan oleh David Easton bahwa sistem politik adalah satu kesatuan struktur yang memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai satu tujuan. Letak dari kelompok tersebut tentu berada pada tataran input.

Dengan demikian lahirnya wadah baru ini dapat dikatakan dampak dari akumulasi kekecewaan yang selama ini dipendam oleh banyak individu terhadap kebijakan maupun rancangan undang-undang kontroversial. Semisal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dan Omnibus Law yang mendapat respon kurang baik dari masyarakat. Tentu banyak lagi sederet kebijakan yang juga menimbulkan perbedaan pendapat dan gejolak di tengah-tengah kehidupan rakyat. 

KAMI juga dapat diartikan sebagai kanal alternatif yang dapat menampung aspirasi rakyat. Sebagaimana diketahui masih berserakannya aspirasi-aspirasi yang belum tertampung dan diperjuangkan oleh partai politik. Adanya kelompok tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih belum puas terhadap kinerja partai politik. Terlepas yang berada dalam koalisi eksekutif ataupun di lembaga legislatif. 

Lahirnya wadah baru ini tentu memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Sebab sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa saat ini beberapa partai politik yang awalnya berseberangan ketika pilpres 2019, kini berkoalisi masuk eksekutif. Seolah sistem kepartaian di negeri tercinta ini menegaskan tesis Kusridho Ambardi tentang kecenderungan ke arah politik kartel. Yakni dimana kompetisi antar partai politik seolah sudah selesai ketika sudah masuk pada kabinet tertentu.

Sehingga input sebagai bahan baku untuk membuat suatu kebijakan seolah satu suara saja, yaitu pihak yang setuju dan mendukung pemerintah. Padahal diperlukan masukan yang berbeda, yakni berupa kritik. Dengan begitu, berbagai rancangan undang-undang maupun kebijakan pemerintah akan lebih sempurna lagi. Sebab kritik ini akan menguliti berbagai kelemahan kebijakan yang ada, seperti jamu yang pahit tapi menyembuhkan.

*Penulis merupakan alumni  jurusan Ilmu Politik, Fakultas FISIP Syarif Hidayatullah Jakarta.