Penulis: Gazali


Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember 2020 banyak menuai sorotan kritik. Soal utama dari kritik tersebut berpijak pada masalah pandemi yang saat ini belum menunjukkan kondisi melandai. Sehingga gelaran tersebut justru diyakini berpotensi menjadi klaster baru bagi penyebaran Covid-19.

Potensi terbentuknya klaster baru Covid-19 itu tidak hanya diyakini terjadi pada hari pelaksanaan Pilkada 2020 yang bakal menimbulkan kerumunan di lokasi TPS. Tetapi juga masa kampanye yang sudah dimulai saat ini. Kritik itu menyebut bahwa kampanye yang berlangsung selama 71 hari, di tempat terbuka dan mengundang massa justru sangat potensial menjadi titik penyebaran Covid-19. Terlebih banyak calon kepala daerah yang tak patuh pada protokol kesehatan.

Pilkada 2020 ini bakal dilaksanakan di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Dengan melihat itu, jumlah yang tidak sedikit, bukan? Sebab itu, banyak tokoh dan ormas menolak pilkada digelar di masa pandemi.

Salah satu ormas Islam yang bersuara mendesak pemerintah agar tunda Pilkada 2020 adalah NU dan Muhammadiyah. Keduanya bersepakat mestinya pemerintah untuk saat ini lebih memfokuskan kebijakannya pada penanganan krisis kesehatan yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Kemaslahatan untuk kemanusiaan dan kesehatan merupakan prioritas yang mesti menjadi fokus pemerintah saat ini.

Usulan atau pertimbangan kedua ormas Islam ini mestinya ditanggapi serius oleh pemerintah. Soal mengedepankan kemanusiaan adalah amanah dari UUD 1945. Abuya Said Agil Siradj bahkan dengan tegas mengatakan bahwa: keselamatan jiwa tidak dapat dinegosiasikan, terlebih oleh kegiatan politik (Republika, 23/9).

Pernyataan ini saya garisbawahi dalam dua hal. Pertama, pernyataan ini menunjukkan sebuah penekanan’ penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan bila pemerintah peka, pernyataan ini mestinya dipandang sebagai suatu desakan yang wajib dilaksanakan. Tak ada negoisasi lagi terkait prioritas penanganan kesehatan.

Kedua, pernyataan ini juga tidak sekedar mewakili pandangan NU, melainkan merupakan kegelisahan publik yang hingga saat ini tak menemukan suatu gambaran yang baik dalam penanganan Covid-19 dari pemerintah dengan melihat fakta-fakta suspek, kematian, dan juga masih minimnya 3T (testing, tracking, treatment).

Sayangnya, bila melihat kegigihan pemerintah untuk tetap melanjutkan Pilkada 2020 ini, saya sendiri menjadi sangat pesimis bahwa Pilkada 2020 ini bakal ditunda. Terlebih pemerintah melancarkan berbagai pernyataan yang bisa dinilai sebagai alibi, pembelaan, dan serangkaian pernyataan tak masuk akal dalam mendukung Pilkada 2020.

Padahal mestinya pemerintah cermat membaca desakan NU dan Muhammadiyah. Pertama, usulan kedua organisasi ini sangat manusiawi, dan menunjukkan suatu perasaan ‘peduli’ yang sangat besar, serta paling masuk akal untuk situasi saat ini. Kedua, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi besar yang memiliki keanggotaan yang luas di seluruh Indonesia. Sehingga sangat mungkin bila pemerintah tetap melaksanakan Pilkada, maka potensi golput sangat besar.

Kemana IDI?

Ada satu organisasi yang sangat disayangkan di tengah situasi saat ini justru tak banyak muncul untuk bersuara, yakni IDI. Padahal dalam polemik antara Pilkada 2020 dilanjutkan atau ditunda, ada persoalan besar yakni kesehatan yang menjadi pertaruhan besar. IDI sebagai organisasi orang-orang yang punya konsen atas persoalan kesehatan mestinya ikut memberikan pandangan yang objektif sesuai dengan pengetahuan mereka.

Mereka tentu punya pandangan yang lebih kuat. Pandangan mereka didasarkan oleh keilmuan dan fakta-fakta objektif yang sejalan dengan konsentrasi keilmuannya. Saya meyakini bila mereka ikut ‘speak up’ dalam soal ini dan turut memberikan desakan kepada pemerintah sebagaimana NU dan Muhammadiyah, bisa saja pemerintah lebih berpikir lagi untuk mempertimbangkan mereka.

Sayangnya harapan itu tinggal harapan. Hingga saat ini, saya tak mendengar bagaimana sikap IDI terkait masalah ini.


0Comments

Previous Post Next Post

ads