Politik di Mata Awam, Filsuf, dan Oligarki
Oleh : Robinsors H. Balamau (Alumni SKPP Nasional 2020)
Mari kita lihat kata Aristoteles. Ia menyebut politik sebagai upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Di sini, tersirat strategi dan taktik di dalamnya. Tapi sang filsuf segera menegaskan bahwa yang dimaksud sebagai sesuatu yang dikehendaki itu haruslah bersifat kebijaksanaan umum.
Indonesia menganut sistem demokrasi sebagai istrumen menuju prinsip kedaulatan rakyat. Dengan begini, maka hajatan demokrasi dalam menentukan atau memilih pemimpin, baik presiden, DPR RI, DPD RI, serta kepala daerah (Gubernur, Bupati/Wali kota) dilakukan melalui mekanisme pemilu/pemilihan. Pemilu menjadi mekanisme yang legitimate dalam menunjuk pemilih.
Dalam konteks ini, proses politik jadi sorotan publik. Arena hajatan demokrasi ini segera menjelma jadi panggung kontestasi para elit di mana publik – rakyat – menjadi penonton yang harus terlibat aktif melalui hak-hak politiknya yang sangat berharga untuk menyalurkan suara atau dukungan politiknya. One man. One vote. One value. Maka suara-suara dukungan publik diterjemahkan sebagai dukungan elektoral yang berharga bagi para elit yang sedang berkontestasi.
Dalam arena kontestasi seperti ini, maka persaingan di tingkat elit menjadi tontonan yang kadang begitu mengecoh kita. Mereka mendesain berbagai strategi, taktik politik, serangkaian manuver politik, dan hal lainnya yang mungkin bagi sebagian kita yang awam politik tak bisa menjelaskan apa sesungguhnya yang sedang dimainkan oleh mereka (para elit) menuju panggung politik elektoral bernama pemilu yang sah itu. Di titik kebingungan ini, kita bertanya: apa itu politik?
Lain di Mata Awam. Lain di Mata Pemikir.
Politik adalah kata yang tak asing di mata rakyat Indonesia. Betapa pun politik adalah kata yang di dalamnya seolah tertimbun banyak pengertian – terlebih bila disajikan di hadapan para filsuf, politisi, ilmuwan, dan pemikir lainnya – tetap saja di mata awam, politik hanya bisa dimengerti dalam wujud aktualnya: sesuatu yang kadang disebut seni, tapi penuh permainan, intrik, tipu-tipu, dan jenis-jenis jenius pengecohan lainnya.
Sebab itu, bila anda bertanya tentang politik, maka dalam makna aktualnya yang mudah ditangkap oleh mata awam, ia tak ubahnya sejenis hal yang sering dihindari, dan tak mudah dipercayai. Semakin ia tak mudah dipercaya, semakin ia harus dicurigai, maka itulah sejatinya makna politik aktual yang dipotret dari mata awam.
Pengertian politik di mata awam tentu saja tak dapat disetujui. Lain di mata awam. Lain di mata orang-orang yang yang duduk di bangku sekolah dan menghabiskan bertebal-tebal buku tentang politik. Di mata yang belakangan ini, pikiran awam tentang politik pasti akan dengan mudah dibantah dan dinilai sebagai pemahaman dangkal. Itu benar belaka.
Mari kita lihat kata Aristoteles. Ia menyebut politik sebagai upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Di sini, tersirat strategi dan taktik di dalamnya. Tapi sang filsuf segera menegaskan bahwa yang dimaksud sebagai sesuatu yang dikehendaki itu haruslah bersifat kebijaksanaan umum.
Simpulannya, makna politik dipahami sebagai bentuk dari keputusan kolektif yang melibatkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan untuk memperoleh sesuatu yang di kehendaki bersama (rakyat yang berdaulat).
Masih di tangan para pemikir. Misal Hans Kelsen. Ia menyebut politik dalam dua arti. Pertama, politik sebagai etika. Kedua, politik sebagai taktik. Penegasan makna ini menunjukkan bahwa dalam politik masih mengalir edukasi etik, memiliki nilai estetika, dan dimensi ideal lainnya. Sehingga politik kerap diartikan sebagai suatu seni. Ini yang kemudian membuat politik kadang dimaknai sebagai seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia.
Tetapi dimensi-dimensi ideal ini, sesuatu yang muncul dalam teks-teks tebal buku-buku para pemikir politik, di arena hajatan politik elektoralnya yang melibatkan kebuasan elit-elit politik yang saling menerkam dan berebut kekuasaan, nampaknya muncul secara malu-malu dalam bibir para pemikir atau akademisi yang berjarak dari kekuasaan. Yang bahkan suara mereka tak akan banyak berpengaruh untuk menjadi rem bagi perang besar para elit politik.
Itu sebabnya, mata polos awam itulah yang kadang lebih tepat dalam menjelaskan apakah itu politik, terutama jika jari telunjuk kita mengarah ke panggung kontestasi politik elektoral. Bukan definisi para pemikir tidak benar, hanya waktu dan keadaan membatalkannya sementara.
Pilkada 2020, Arena Oligarki?
Dalam pilkada 2020, apakah kita akan membaca politik dari buku-buku tebal politik para filsuf atau dari mata awam yang melihat politik pada apa yang terjadi di panggung elektoral saat ini? Nampaknya, jawaban yang kedua lebih tepat dalam membaca politik di panggung elektoral pilkada 2020. Tentu nilai etisnya tak dikesampingkan sama sekali. Sebab standar ideal itu jadi alat ukur dalam kita menilai sejauh mana politik masih berada di atas jalur yang sejalan dengan harapan sanubari publik.
Bahkan kadang kala untuk memenangkan dukungan publik, dimensi etisnya sengaja dieksploitasi dan dimanipulasi jadi pembungkus kepentingan kontestasi politik. Dimensi etisnya jadi wacana selamanya. Sebab, wujudnya aselinya tak sebaik idealisasinya.
Salah satu persoalan yang berpotensi mendegradasikan kualitas politik di Pilkada 2020 adalah bercokolnya politik uang dan politik identitas. Keduanya nampaknya hingga saat ini tak dapat hilang dari arena politik. Ibarat semut mengerubungi gula, maka politik uang akan terus mengerubungi hajatan politik elektoral ini. Kita semua berpikir kapan intrik kotor ini bisa hilang?
Dalam lautan politik elektoral yang dikendalikan permainan dan kepentingan elit politik, maka harapan kita – soal politik yang betul-betul untuk kepentingan kita bersama – nampaknya ibarat buih-buih yang terombang ambing di lautan. Politik – dalam wujudnya hari ini, di mana yang mengemuka adalah kuasa para elit – tak diragukan lagi hanya akan menyuburkan sistem oligarki (karpet merah untuk memberi jalan bagi kepentingan oligarki), politik dinasti, dan semakin buramnya wajah demokrasi.
Apa yang bisa kita bayangkan dari produk arena hajatan politik yang dikuasai oligarki? Kedaulatan rakyat? Tentu saja itu bakal terjadi. Jangan pesimis. Tapi tak usah bertanya: kapan waktunya?
