Kemana Moralitas Elit Politik?

Penulis: Ghozy Mubarok al Akhyar 

Bicara moralitas bagi saya pribadi setidaknya harus ada dua hal yang tidak boleh diabaikan, yakni baik dan buruk. Ya, kedua term itu sangat berharga bagi saya untuk membicarakan moralitas. Moralitas itu berkaitan dengan ruang di mana di dalamnya ada daerah tertentu yang boleh dilalui dan tidak boleh dilalui. Ada tindakan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Gampangnya ada garis-garis tertentu yang menjadi batas tindakan kita.

Namun persoalan batasan baik dan buruk sekarang sepertinya sudah mulai menjadi persoalan yang relatif, mulai kabur, terbolak-balikkan. Membaurkan yang moral dan yang amoral sudah menjadi tren atau kebiasaan.

Sangat disayangkan, terutama di negara yang memiliki penduduk mayoritas pemeluk agama atau percaya Tuhan yang Maha kuasa, tetapi abai terhadap persoalan batasan penting di dalam moralitas ini. Kita layaknya bukan umat beragama – bila memperhatikan pengabaian atas moralitas.

Persoalan pengabaian atas moralitas ini bukan karena kita tak mengetahui antara yang baik dan yang buruk. Bukan disebabkan karena tak ada pelajaran moral yang memberinya tuntunan ke sana. Bahkan saya meyakini bahwa penduduk di negeri ini, kita semua, yang mayoritas pemeluk agama, sudah tentu memperoleh ajaran-ajaran moral sejak kecil. Tapi persoalannya, barangkali kita mulai abai terhadap pentingnya moralitas.

Moralitas pada skala yang lebih kecil, di antara masyarakat biasa, moralitas yang sangat pribadi atau hanya menyangkut soal pribadi, barangkali tidak terlalu menjadi soal. Tetapi di sini, moralitas yang saya bicarakan di sini adalah moralitas para pemimpin, tokoh-tokoh besar, tokoh publik, tokoh agama, dan para pejabat lainnya yang seharusnya menjadi cermin moral, figur teladan, di tengah-tengah masyarakat.

Dengan melihat gambaran elit politik saat ini, setidaknya yang bisa kita – sebagai masyarakat awam – tangkap melalui media, para pemimpin dan begitu pun tokoh agama di Indonesia seakan tak peduli untuk komitmen pada tindakan-tindakan moral. Akibatnya, pengabaian mereka memberi dampak buruk bagi publik.

Kita ambil contoh yang paling sering kita alami dari elit politik yakni terutama saat kampanye. Mereka begitu getol melontarkan janji-janji politik yang sepenuhnya manis. Janji-janji itu disampaikan kepada rakyat – kita-kita semua – agar kita memilihnya dan mereka memperoleh suara untuk melenggang menuju kursi jabatan empuk yang diinginkan. Tapi apa lacur? Begitu mereka – elit-elit politik tukang kampanye ini – memperoleh kursi jabatan, janji-janji politiknya menguap, entah kemana.

Ini problem moralitas? Ada persoalan integritas sebagai seorang manusia yang oleh para politisi tukang janji ini dikhianati. Apakah para politisi tukang janji berasal dari orang-orang beragama? Jawabannya sudah pasti: iya. Hanya saja mereka mengabaikan peringatan-peringatan dari ajaran agama, apa hukuman bagi para pendusta. Di dalam Islam, orang yang ingkar janji masuk dalam kategori munafik. Na’udzubillah.

Tapi sekali lagi, ini masalah moralitas. Dan pengabaian moral seperti ini, janji kampanye tak ditepati, berdampak pada moralitas publik. Pertama, publik menjadi tak percaya moralitas elit politik. Kedua, dan ini yang lebih berbahaya lagi. Publik – pada sebagian publik – menjadi memandang moralitas bukan sesuatu yang penting lagi dipertahankan. Pengabaian demi pengabaian pada akhirnya bergeser dari yang skala sedikit – di lingkaran elit politik – terus bergeser dan menyebar luas kepada publik. Mungkin kita bicara seperti ini akan dicibir, tapi inilah keadaannya.

Moralitas yang lain yang hilang pada lingkaran elit ditandai dengan maraknya korupsi. Dalam kata ini, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan untuk kepentingannya. Tapi kita makin lumrah bahwa korupsi adalah menggerogoti uang rakyat (negara) untuk kepentingan individu (elit, pejabat, dll). Ini juga masalah hilangnya moralitas elit. Andai mereka kukuh memegang jabatannya sebagai amanah, tentunya tak bakal ada upaya penyelewengan jabatan seperti ini. Hilangnya moralitas di lingkaran elit ini makin menunjukkan tipisnya keimanan. Semakin tipisnya keimanan, hilangnya ketakutan bahwa ada yang Maha Besar yang mengawasi kita, yang menjadikan mereka – para elit – tak takut lagi untuk bertindak jahat dengan korupsi.

Hilangnya moralitas semacam ini berdampak pada skala yang lebih luas. Kejahatan korupsi, sebagai bagian krisis moral elit, berdampak semakin tidak terurusnya negara, terabaikannya kepentingan rakyat, dan semakin menumpuknya kekayaan pada kantong-kantong tertentu. Sementara kantong rakyat, mana mungkin diurus. Dibiarkan mati saja.

Dan bila problem utamanya adalah krisis moral di tingkatan elit, mau seperti apapun upaya untuk memperbaiki manajemen birokrasi dan segala sistemnya, mau berapa kali pun ada upaya ‘reshuffle’ (penggantian personalia jabatan), maka hasilnya tak kan berbeda. Sejauh komitmen pada integritas moral tidak menjadi prioritas, tidak menjadi mentalitas kerja, tidak menjadi bagian dari kesadaran kolektif, maka tak akan ada perbaikan yang signifikan.

Kita masih belum habis harapan kepada para elit di negeri ini meskipun hingga detik ini ekspektasi untuk adanya penguatan moralitas di tingkat elit belum terlihat maksimal. Nampak masih banyak pejabat yang korupsi, ditangkap, dipenjara, diganti, dan tetap muncul lagi korupsi. Nyaris kami tak bisa mengelak lagi dari pernyataan kuno: power tends to corrupt, absolute power corrupted absolutely (kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan mutlak sudah pasti disalahgunakan).

Meskipun begitu, kita masih berharap. Seperti Sisipus yang dikutuk para dewa untuk mendorong batu ke puncak bukit hanya untuk menyaksikan batu itu menggelinding lagi ke bawah. Dan seterusnya ia mengulanginya lagi dan lagi. Persis kita akan terus berharap, meski tiap harapan selalu dibantah dengan kenyataan yang mengecewakan.