Penulis: Rivaldo Djini



Mengapa rakyat (tetap) miskin – nampak bukan pertanyaan yang relevan. Terutama bila kita menilik pada negara kita. Sebenarnya negara kita kaya. SDA melimpah. Tanah kita tanah surga kata sebuah lagu yang dipopulerkan Koes Plus. Alam kita menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mengapa kita (rakyat) nampak terus berada dalam derita dan kekurangan?

Negara kita kaya ragam nilai-nilai budaya. Alamnya cantik-cantik. Siap memanjakan setiap mata yang datang memandang. Dari keindahan, tumbuhlah wisata-wisata yang sesungguhnya jadi lahan yang bisa memakmurkan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Itu anugerah keindahan membawa kemakmuran. Mestinya. Tapi mengapa kita masih didera kemiskinan?

Tetapi jangan-jangan sebetulnya pertanyaan itu tidak tepat. Kita (rakyat) jangan-jangan tak benar-benar dalam dera kemiskinan? Jangan-jangan rakyat tak benar-benar membutuhkan model pembangunan yang dicanangkan pemerintah? Kecurigaan ini boleh jadi sekedar kecurigaan tanpa dasar. Tapi mari kita lihat cara pandang pemerintah melihat rakyat dibelenggu kemiskinan.

Pertama, pemerintah selalu memandang bahwa rakyat – yang tak disentuh pembangunan – selalu dicap sebagai tertinggal dan tercekam dalam garis kemiskinan. Standar kemakmurannya dari pemerintah. Dari diksi-diksi kemiskinan itu, pemerintah hadir dengan membawa wacana pembangunan. Di sini, kita tak mengutuk pembangunan, tapi sekedar mencurigai. Dasarnya: mengapa banyak upaya pembangunan yang sejatinya menyimpang dari apa yang diingini oleh rakyat tetap dipertahankan?

Kita tak sedikit mendengar upaya pembangunan di suatu daerah oleh pemerintah. Tapi di balik itu, ironisnya kita menyaksikan betapa pembangunan yang dimaksud tak sedikit yang mendapatkan penentangan dari rakyat. Tapi pemerintah nampak tak menggubris. Maka di sini, pertanyaan kita jadi penting: jangan-jangan penegasan kemiskinan oleh pemerintah kepada rakyatnya hanyalah dalih untuk menghadirkan pembangunan dengan model yang sejalan dengan pikiran pemerintah dan mengabaikan aspek kepentingan rakyat?

Riwayat tentang pembangunan infrastruktur – yang oleh sebagian orang dijunjung tinggi sebagai gerak maju menuju kemajuan dan kemodernan – tak sedikit yang mengabaikan alarm (peringatan) dan seruan teriakan dari masyarakat yang tak ingin model pembangunan infrastruktur semacam itu. 

Perlawanan-perlawanan para petani yang lahannya diambil paksa oleh pemerintah dengan dalih untuk kemakmuran dan kemajuan juga beredar di berbagai media sosial. Sekali lagi, kita bertanya: infrastruktur untuk siapa? Kemakmuran siapa? Rakyat yang mana yang diinginkan sebagai target dari niat baik itu bila suara-suara yang menentang tak digubris?

Kedua, kita juga begitu sering mendengar narasi yang menunjuk kemiskinan sebagai masalah kultural bukan masalah struktural. Narasi yang paling sering kita dengar: kemiskinan itu disebabkan kemalasan rakyat sendiri. Sementara negara sudah menyediakan berbagai fasilitas alat yang membantu rakyat guna pengelolaan SDA.

Tentu perspektif kemiskinan dari aspek kultural tidak bisa dinafikan. Tetapi menunjukkan kemiskinan sebagai berasal dari masalah kultural semata dan menyembunyikan problem-problem strukturalnya, tentu itu sebuah upaya manipulasi. Di samping problem-problem kultural, negara juga harus mengakui bahwa persoalan struktural menyumbang banyak dampak buruk bagi terjadinya kemiskinan. 

Bila kita jalan-jalan ke desa-desa, lihatlah kurang giat apa para petani? Mereka bekerja di ladang dari pagi, siang kadang hingga sore? Ada banyak petani dengan ragam produksinya, tapi kadang terkendala oleh pasar yang – kita sering bertanya – di mana posisi negara untuk melindungi para petani dari kebijakan pasar yang kadang bikin petani tak berdaya?

Jadi soal hambatan struktural yang menyumbang pada kemiskinan pada rakyat itu bukan sebuah reka-rekaan saja. Wujudnya memang ada. Boleh jadi dalam bentuk kurangnnya kepedulian – seperti kasus-kasus petani dan produksinya yang dibiarkan bersaing sendiri di pasar, atau dalam bentuk hambatan, misal banyak ladang atau tanah rakyat yang diambil dengan dalih-dalih pembangunan sehingga mereka kehilangan alat-alat produksinya.

Kita mendengar ungkapan dari Y. Argo Tiwikromo: elite, bisa menjadi broker, menjadi penjaga pintu, dan barangkali juga bisa merampok. Bahkan merampok yang namanya demokrasi dengan permainan-permainanya. Entahlah. Tapi yang pasti, kita sering mendengar berbagai permainan isu baik lokal, nasional, atau internasional untuk mengganggu rakyat. Kadang rakyat dipecah-pecah dalam kelompok-kelompok demi memudahkan pengendalian atas mereka (rakyat).

Indonesia masih jauh dari harapan yang kita cita-citakan. Kemiskinan selalu ada di setiap momentum politik. Rakyat akan selalu miskin, dan yang kaya akan tetap kaya, melalui irama yang dimainkan para elite politik, sehingga membuat rakyat terjebak hingga lenyap.

0Comments

Previous Post Next Post

ads