Penulis: Fadlurrachman Hakim (Dosen Universitas Muhammadiyah Kupang)
Pandemi Covid-19 telah menghadirkan krisis di berbagai aspek. Selain aspek kesehatan, salah satu dampak yang paling dirasakan lainnya tentu adalah bidang perekonomian. Sebab itu, pemerintah membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri merupakan salah satu bagian yang tak luput dari gempuran krisis di tengah pandemi ini. Namun kita tahu bahwa UMKM telah seringkali mengalami gempuran krisis, misalnya krisis moneter 1998. Sejarah mencatat, sektor ini termasuk salah satu yang paling gagah melewati krisis itu. Catatan lain, UMKM tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional.
Persoalannya, krisis ekonomi akibat pandemi saat ini nampak memiliki daya pukul yang lebih gawat. Banyak pelaku UMKM yang tak berdaya dan gulung tikar. Ekonomi kerakyatan ini mulai kekurangan pasokan bahan baku yang menyebabkan berkurangnya jumlah produksi dan penjualan. Permintaan terus anjlok. Supply dan demand berantakan. Jadi tak heran, banyak dari pelaku UMKM menutup usahanya karena sudah tak mampu membayar para karyawannya.
Sebab itu, di tengah pandemi ini, demi menjaga keberadaan UMKM diperlukan beberapa sentuhan-sentuhan khusus dari pemerintah. Tulisan ini fokus pada upaya penguatan UMKM.
Menggandeng Pihak Swasta
Masuknya Sandiaga Uno yang punya latar belakang pebisnis dan pengusaha besar dalam kabinet pemerintahan Jokowi sebagai pemimpin di Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif sepertinya tidak akan kesulitan untuk menggandeng pihak swasta dalam menggenjot nafas keberlangsungan hidup UMKM.
Hal ini tentu juga menjadi tantangan besar bagi menteri milenial tersebut dalam membangkitkan kembali perekonomian nasional di tengah pandemi lewat terobosan dan ide-ide cemerlangnya dengan segudang pengalaman selama berkecimpung dalam dunia bisnis nasional maupun internasional.
Kolaborasi antara pemerintah dan swasta akan meningkatkan optimisme para pelaku UMKM itu sendiri. Berawal dari optimisme tersebut, ekonomi nasional akan kembali stabil. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan segera pulih, bangkit, dan lapangan kerja yang sempat hilang akan kembali terbuka lebar.
Selaras dengan yang disampaikan Menparekraf dalam rapat perdananya, selain kolaborasi, untuk mempercepat pemulihan ekonomi perlu dilakukan langkah-langkah penting, yakni inovasi dan adaptasi.
Selain tiga hal tersebut, pemerintah juga harus bisa menjembatani perusahaan besar dengan pelaku UMKM. Melalui skenario UMKM menjadi pemasok bahan baku ke perusahaan yang lebih besar. Lalu perusahaan besar menjualnya ke pasar yang lebih luas. Kemitraan semacam ini perlu dikembangkan supaya ekonomi nasional benar-benar segera bangkit.
Meminjam istilah menteri "Papa Online", tiga hal yang perlu dilakukan agar ekonomi indonesia segera bangkit: Garcep (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama) dan Gaspol ( Garap Semua Potensi Lapangan Kerja).
Pemanfaatan Teknologi
Di tengah pandemi saat ini, teknologi begitu vital keberadaannya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam transaksi jual-beli menjadi kebutuhan pokok dalam dunia bisnis saat ini, baik bisnis berskala kecil maupun besar.
Mengingat tren transaksi digital terus melonjak, pelaku UMKM perlu mengembangkan diri dengan melakukan transformasi dari transaksi offline menjadi online. Transaksi online dianggap sebagai solusi terbaik. Selain lebih cepat, transaksi online juga dapat menekan terjadinya penyebaran pandemi covid-19 ini karena transaksi tidak dilakukan secara face to face lagi.
Namun demikian, tak semua pelaku UMKM melek teknologi. Salah satu penyebab banyaknya pelaku UMKM tumbang karena mereka kebingungan untuk mendistribusikan atau menjual produk-produknya. Di sisi lain, mereka juga kesulitan mendapatkan bahan baku untuk memproduksi. Penyebabnya tentu karena mereka belum bisa memanfaatkan keberadaan teknologi.
Di sinilah peran pemerintah harus terlihat nyata memberikan pengarahan serta pendampingan bagi pelaku UMKM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan pemanfaatan teknologi kepada para pelaku UMKM. Butuh sosialisasi yang optimal agar tepat sasaran dalam mengenalkan program-program pemerintah pada pelaku UMKM tersebut.
Berdasarkan data BPS per September 2020, 45% pelaku UKM hanya mampu bertahan selama tiga bulan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi seperti ini. Sebab itu, perlu inovasi dan pelayanan dengan sistem digitalisasi. Inovasi dan layanan digital ditengarai mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi pelaku UMKM.
Bantuan Harus Tepat Sasaran
Demi menyelamatkan keberadaan UMKM dari gempuran ketidakpastian ekonomi sebab pandemi, pemerintah terus menggenjot nafas UMKM melalui program-program bantuan. Tak tanggung-tanggung, dana yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp123,46 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengaktifkan program Bantuan Presiden Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro selama pandemi Covid-19. Banpres tahap awal dianggarkan sebesar Rp22 triliun kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro, sedangkan untuk tahap lanjutan dianggarkan menjadi Rp28,8 triliun bagi 12 juta pelaku usaha.
Namun demikian, bantuan tersebut dianggap kurang tepat sasaran karena hingga saat ini para pelaku UMKM tak sepenuhnya bisa bangkit dari keterpurukan. Sebab itu, perlu adanya evaluasi dari pemerintah terhadap realisasi bantuan tersebut.
Selain mengevaluasi tepat tidaknya sasaran penyaluran bantuan, pemerintah juga harus melakukan identifikasi khusus terhadap persoalan-persoalan yang dialami pelaku UMKM saat ini. Meski secara umum yang dialami pelaku UMKM adalah permodalan, namun tak semua UMKM dalam posisi butuh modal dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga bantuan dana tersebut digunakan di luar kebutuhan riil UMKM.
Maka kemudian, apapun bentuk kebijakan pemerintah terkait UMKM ke depan harus lebih jelas, tak hanya fokus pada persoalan modal namun harus pada persoalan-persoalan yang lebih spesifik. Tentu dalam hal ini pemerintah sudah punya cara bagaimana melihat dan mengidentifikasi persoalan di lapangan. Baik dengan melalui survei atau monitoring dan controling di lapangan secara intens.
Jika pemerintah hanya berfokus pada bantuan modal semata, mungkin saja bantuan tersebut memang membantu. Tapi belum tentu bantuan tersebut membuat UMKM bangkit atau lebih produktif.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sendiri merupakan salah satu bagian yang tak luput dari gempuran krisis di tengah pandemi ini. Namun kita tahu bahwa UMKM telah seringkali mengalami gempuran krisis, misalnya krisis moneter 1998. Sejarah mencatat, sektor ini termasuk salah satu yang paling gagah melewati krisis itu. Catatan lain, UMKM tidak hanya berperan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional.
Persoalannya, krisis ekonomi akibat pandemi saat ini nampak memiliki daya pukul yang lebih gawat. Banyak pelaku UMKM yang tak berdaya dan gulung tikar. Ekonomi kerakyatan ini mulai kekurangan pasokan bahan baku yang menyebabkan berkurangnya jumlah produksi dan penjualan. Permintaan terus anjlok. Supply dan demand berantakan. Jadi tak heran, banyak dari pelaku UMKM menutup usahanya karena sudah tak mampu membayar para karyawannya.
Sebab itu, di tengah pandemi ini, demi menjaga keberadaan UMKM diperlukan beberapa sentuhan-sentuhan khusus dari pemerintah. Tulisan ini fokus pada upaya penguatan UMKM.
Menggandeng Pihak Swasta
Masuknya Sandiaga Uno yang punya latar belakang pebisnis dan pengusaha besar dalam kabinet pemerintahan Jokowi sebagai pemimpin di Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif sepertinya tidak akan kesulitan untuk menggandeng pihak swasta dalam menggenjot nafas keberlangsungan hidup UMKM.
Hal ini tentu juga menjadi tantangan besar bagi menteri milenial tersebut dalam membangkitkan kembali perekonomian nasional di tengah pandemi lewat terobosan dan ide-ide cemerlangnya dengan segudang pengalaman selama berkecimpung dalam dunia bisnis nasional maupun internasional.
Kolaborasi antara pemerintah dan swasta akan meningkatkan optimisme para pelaku UMKM itu sendiri. Berawal dari optimisme tersebut, ekonomi nasional akan kembali stabil. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan segera pulih, bangkit, dan lapangan kerja yang sempat hilang akan kembali terbuka lebar.
Selaras dengan yang disampaikan Menparekraf dalam rapat perdananya, selain kolaborasi, untuk mempercepat pemulihan ekonomi perlu dilakukan langkah-langkah penting, yakni inovasi dan adaptasi.
Selain tiga hal tersebut, pemerintah juga harus bisa menjembatani perusahaan besar dengan pelaku UMKM. Melalui skenario UMKM menjadi pemasok bahan baku ke perusahaan yang lebih besar. Lalu perusahaan besar menjualnya ke pasar yang lebih luas. Kemitraan semacam ini perlu dikembangkan supaya ekonomi nasional benar-benar segera bangkit.
Meminjam istilah menteri "Papa Online", tiga hal yang perlu dilakukan agar ekonomi indonesia segera bangkit: Garcep (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama) dan Gaspol ( Garap Semua Potensi Lapangan Kerja).
Pemanfaatan Teknologi
Di tengah pandemi saat ini, teknologi begitu vital keberadaannya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam transaksi jual-beli menjadi kebutuhan pokok dalam dunia bisnis saat ini, baik bisnis berskala kecil maupun besar.
Mengingat tren transaksi digital terus melonjak, pelaku UMKM perlu mengembangkan diri dengan melakukan transformasi dari transaksi offline menjadi online. Transaksi online dianggap sebagai solusi terbaik. Selain lebih cepat, transaksi online juga dapat menekan terjadinya penyebaran pandemi covid-19 ini karena transaksi tidak dilakukan secara face to face lagi.
Namun demikian, tak semua pelaku UMKM melek teknologi. Salah satu penyebab banyaknya pelaku UMKM tumbang karena mereka kebingungan untuk mendistribusikan atau menjual produk-produknya. Di sisi lain, mereka juga kesulitan mendapatkan bahan baku untuk memproduksi. Penyebabnya tentu karena mereka belum bisa memanfaatkan keberadaan teknologi.
Di sinilah peran pemerintah harus terlihat nyata memberikan pengarahan serta pendampingan bagi pelaku UMKM dengan mengadakan pelatihan-pelatihan pemanfaatan teknologi kepada para pelaku UMKM. Butuh sosialisasi yang optimal agar tepat sasaran dalam mengenalkan program-program pemerintah pada pelaku UMKM tersebut.
Berdasarkan data BPS per September 2020, 45% pelaku UKM hanya mampu bertahan selama tiga bulan dalam kondisi ekonomi di masa pandemi seperti ini. Sebab itu, perlu inovasi dan pelayanan dengan sistem digitalisasi. Inovasi dan layanan digital ditengarai mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi pelaku UMKM.
Bantuan Harus Tepat Sasaran
Demi menyelamatkan keberadaan UMKM dari gempuran ketidakpastian ekonomi sebab pandemi, pemerintah terus menggenjot nafas UMKM melalui program-program bantuan. Tak tanggung-tanggung, dana yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp123,46 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengaktifkan program Bantuan Presiden Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro selama pandemi Covid-19. Banpres tahap awal dianggarkan sebesar Rp22 triliun kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro, sedangkan untuk tahap lanjutan dianggarkan menjadi Rp28,8 triliun bagi 12 juta pelaku usaha.
Namun demikian, bantuan tersebut dianggap kurang tepat sasaran karena hingga saat ini para pelaku UMKM tak sepenuhnya bisa bangkit dari keterpurukan. Sebab itu, perlu adanya evaluasi dari pemerintah terhadap realisasi bantuan tersebut.
Selain mengevaluasi tepat tidaknya sasaran penyaluran bantuan, pemerintah juga harus melakukan identifikasi khusus terhadap persoalan-persoalan yang dialami pelaku UMKM saat ini. Meski secara umum yang dialami pelaku UMKM adalah permodalan, namun tak semua UMKM dalam posisi butuh modal dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga bantuan dana tersebut digunakan di luar kebutuhan riil UMKM.
Maka kemudian, apapun bentuk kebijakan pemerintah terkait UMKM ke depan harus lebih jelas, tak hanya fokus pada persoalan modal namun harus pada persoalan-persoalan yang lebih spesifik. Tentu dalam hal ini pemerintah sudah punya cara bagaimana melihat dan mengidentifikasi persoalan di lapangan. Baik dengan melalui survei atau monitoring dan controling di lapangan secara intens.
Jika pemerintah hanya berfokus pada bantuan modal semata, mungkin saja bantuan tersebut memang membantu. Tapi belum tentu bantuan tersebut membuat UMKM bangkit atau lebih produktif.