Persekutuan Politisi yang Diharamkan Demokrasi

Table of Contents

 

Penulis: Abdullah SP

Peringatan pertama bagi politisi pro-demokrasi adalah hindari bersekutu dengan politisi anti-demokrasi. Alarm ini disampaikan oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam salah satu bukunya yang terkenal “Bagaimana Demokrasi Mati”, dalam subbab “Persekutuan Penentu Nasib”.

Mereka membeberkan sejumlah bukti bagaimana para politisi pro-demokrasi yang bersekutu dengan politisi anti-demokrasi pada akhirnya menyesali atas dampak buruk pengrusakan atas demokrasi yang disebabkan oleh sekutunya: politisi demokrasi. Cita-cita untuk memulihkan keadaan atau alasan-alasan lain dengan menggandeng politisi anti-demokrasi akhirnya menjadi mimpi buruk.

30 Oktober 1922, pintu masuk Benito Mussolini. Giovani Giolitti (tokoh negarawan tua liberal) memberi jalan bagi sang politisi fasis yang waktu itu dipandang berpengaruh. 30 Januari 1933, von Papen mengangkat Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman. Di Venezuela, mantan presiden Rafael Caldera memberi panggung bagi Hugo Chavez.

Persekutuan-persekutuan ini salah perhitungan. Sebab dalam pikiran-pikiran mereka yang merangkul politisi-politisi anti-demokrasi ini, tak terpikirkan untuk memberikan panggung yang lebih tinggi. Baik Giolitti, Papen, maupun Caldera (dari politisi pro-demokrasi) memberi jalan bagi Mussolini, Hitler dan Chavez hanya sebagai instrumen untuk mengendalikan situasi politik. Tapi kenyataannya, justru mereka menggali “kuburan”-nya sendiri untuk kematian demokrasi. Sebab akhirnya tokoh-tokoh yang dirangkul ini hanya pada mulanya yang menunjukkan citra politisi pro-demokrasi. Seterusnya, ketika kekuasaan sepenuhnya ada dalam kendali mereka, politisi anti-demokrasi menunjukkan praktik-praktik kekuasaan yang otoriter dan mengubur demokrasi.

Mereka telah melakukan kesalahan besar dengan merangkul “senjata” yang memakan tuannya sendiri. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt memperlihatkan dengan dramatis penyesalan-penyesalan politisi-politisi yang salah perhitungan ini. “Tak seorang pun berpikir bahwa Mr. Chavez berpeluang jadi presiden…”, sesal Caldera. “Saya telah melakukan kebodohan terbesar dalam hidup saya; saya telah bersekutu dengan demagog terbesar dalam sejarah dunia”, ratap Papen yang memberi jalan bagi Hitler.

Cerita tentang persekutuan dengan politisi anti-demokrasi tidak hanya terjadi di Italia, Jerman, dan Venezuela. Tapi di banyak negara lain.

Membangun Peringatan Dini

Tidak mudah menyalahkan mereka (yang merangkul politisi anti-demokrasi) sebagaimana tidak mudahnya untuk mengidentifikasi rekam jejak para politisi yang dalam dirinya mengalir watak otoritarianisme. Alat yang ampuh untuk identifikasi belum ada. Belum lagi, politisi-politisi berwatak otoritarian ini mulanya mempraktikkan norma-norma demokrasi sebelum akhirnya menguburnya.

Melalui karya Juan Linz, “The Breakdown of Democratic Regimes”, Levitsky dan Ziblat mengembangkan satu set berisi empat tanda peringatan untuk mengenali secara dini perilaku politisi otoriter. Meliputi: 1) menolak aturan main demokrasi, baik dengan kata-kata atau peruatan; 2) menyangkal legitimasi lawan; 3) menoleransi atau menyerukan kekerasan; atau 4) menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil.

Bila salah satu saja dari keempat syarat di atas ada/terlihat pada seorang politisi, maka hal itu sudah mengkhawatirkan. Dengan kata lain, politisi itu dikhawatirkan berwatak otoritarian. Dan sebab itu, jaga jarak dari politisi semacam itu. Bagi penulis buku ini, sosok politisi yang paling sering terlihat memiliki kriteria di atas adalah politisi populis. Mengapa?

Mereka menyebut politisi populis ini seringkali mengobarkan seakan ‘representasi’ rakyat, memandang elit-elit politik lain sebagai korup, cenderung menyangkal legitimasi partai-partai mapan, berkoar-koar mempertontonkan demokrasi dibajak, dikorup, diakali elit, dan berbagai tuduhan lainnya. Dalam tes yg dikembangkan dari tes litmus Juan Linz, para pemimpin populis ini seringkali justru termasuk pemimpin yang dalam dirinya ada watak otoritarian.

Mengisolasi Politisi Berwatak Otoritarian

Salah satu cara agar politisi berwatak otoriter (anti demokrasi) tetap berada di pinggir bukan di pusat kekuasaan, maka partai-partai arus utama yang pro demokrasi harus melakukan apa yang disebut oleh ilmuan politik Nancy Borneo “menjaga jarak” (distancing). Caranya?

Pertama, partai harus menolak godaan untuk masuknya calon ekstremis atau anti demokrasi masuk ke partainya. Ini syarat penting. Biar pun tokoh anti demokrasi ini punya pengaruh dan bisa mendulang suara partai, jangan berikan mereka pintu masuk.

Kedua, partai bisa membasmi atau meminggirkan para tokoh, politisi, atau orang-orang anti demokrasi atau ekstremis sejak dari akar rumput. Ketiga, partai tidak boleh bersekutu dengan partai atau calon yang anti demokrasi.

Keempat, partai-partai bisa bertindak sistematis untuk mengisolasi ekstremis bukan memberi legitimasi. Kelimat, pada saat tokoh anti demokrasi bangkit sebagai kandidat serius di pemilu, maka partai-partai arus utama mesti membentuk persekutuan dalam melawan mereka.

Kelima cara ini tentu saja tidak mudah. Terlalu banyak godaan bagi para politisi untuk menikmati persekutuan tertentu yang menguntung dan sifatnya pragmatis. Bila kepentingan para politisi tak memikirkan dampak buruk kepada demokrasi, maka syarat-syarat ini bakal dilangkahi begitu saja.

Persoalannya kemudian yang patut diajukan kepada para politisi: lebih berpikir mengutamakan mana antara kepentingan pragmatis kekuasaan dan kemenangan partai atau kelompoknya bila dibandingkan dengan kepentingan menjaga demokrasi? Bila pilihannya yang terakhir, yakni menjaga demokrasi dari pengrusakan politisi anti demokrasi dari dalam, maka betapa pun kerasnya pertarungan politik dan betapa pun menggodanya bersekutu dengan politisi anti demokrasi yang berpengaruh harus dihindari.

Dalam sekujur tubuh isi buku yang ditulis oleh Levitsky dan Ziblat banyak memberikan bukti-bukti ihwal rusaknya demokrasi dari dalam akibat kesalahan perhitungan, atau pengabaian atas peringatan dini soal pengrusakan demokrasi dari dalam. Para politisi tinggal membuka tiap-tiap lembarannya, lalu mulailah disiplin mengidentifikasi politisi anti demokrasi dan mawas diri untuk menerapkan “distancing” dari mereka.

Dengan hadirnya buku ini di tengah pandemi, kita akhirnya dianjurkan tidak hanya sekedar menjaga jarak karena Covid-19, tapi menjaga jarak dan mengisolasi politisi yang anti demokrasi. Kedua-duanya sama-sama membahayakan.