Penulis: Robinsons H. Balamau



Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, sejatinya kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi, rakyatlah yang punya kuasa. Sedangkan pemimpin (pemerintah) sejatinya adalah pelayan. Tentu saja mengulang-ulang terminologi ini terdengar sebagai suatu yang klise. Sebuah repetisi yang sebenarnya membosankan.
 
Tapi apa daya, meskipun itu klise, kita tetap patut untuk terus mengulanginya. Sebab kenyataannya, nilai-nilai dan semangat yang berada pada demokrasi belum sepenuhnya terimplementasikan secara sungguh-sungguh. Banyak persoalan berkait kepentingan rakyat (kepentingan umum) yang banyak tersandera oleh kepentingan elit. Masalah inilah yang membuat semangat dari demokrasi perlu senantiasa diulang-ulang.
 
Dengan mengulang-ulang terus agar semangat demokrasi ini diingat bahwa sesungguhnya rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, bahwa seluruh wilayah yang berada di bawah cakupan NKRI ini semestinya seluruh SDA-nya dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Inilah esensi dari kita tak bosan-bosan mengulang-ulang esensi di balik demokrasi – andai saja kita masih sepakat bahwa demokrasi belum membeku sebagai sekedar jargon belaka, tapi semangat.
 
Kopra (sebuah) Anugerah?
 
Maluku Utara adalah salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya tentu saja kelapa (kopra). Bahkan Maluku Utara dijuluki sebagai wilayah dengan komoditas unggulan ini.
 
Tentu saja ini anugerah yang menggembirakan. Sebab, dengan bergantung pada komoditas ini, masyarakat Maluku Utara benar-benar terbantu, tersejahterakan secara ekonomi.
 
Tapi tahun 2017, bencana kapitalis hadir dengan pola yang jahat dari sektor perdagangan. Hadirnya bikin harga kopra anjlok dan kemudian membuat petani terpukul dari berbagai segi kehidupan. Dari aspek pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bencana tersebut berlanjut sampai tahun 2018 dengan judul yang sama (anjloknya harga kopra).
 
Dalam situasi ini, Karl Marx benar bahwa keadaan membentuk kesadaran. Masyarakat yang gelisah dan ditopang oleh masifnya konsolidasi kelompok elit-intelektual (mahasiwa) mengakibatkan meletupnya gerakan massa. Seluruh wilayah Maluku Utara dibanjiri massa. Ini sebuah alarm bagi para elit pemerintah untuk menengok lagi sejauh mana mereka mengimplementasikan semangat demokrasi dalam konteks membagi kepentingan bagi rakyatnya?
 
Belajar dari Gerakan Massa di Era Orba
 
Gerakan massa yang membanjiri wilayah Maluku Utara terutama dalam konteks menuntut keberpihakan pemerintah agar mengupayakan kesejahteraan bagi petani kopra dan lain-lain hanyalah gambaran kecil dari letupan-letupan yang pernah terjadi di masa lalu.
 
Bila mengacu pada gerakan massa di masa 1998, soal utama yang membuat gerakan itu menjadi begitu massif dan dahsyat terletak pada watak pemerintahannya yang zholim dan oligarkis. Rezim dengan watak itu akhirnya digulingkan.
 
Apa yang bisa ditangkap oleh pemerintah dalam konteks ini, terutama pemerintah Maluku Utara, jangan sampai watak oligarkis dan zholim yang dimiliki orba justru diam-diam diawetkan oleh pemerintahan hari ini. Kasus keberpihakan pada para kapitalis yang merugikan petani kopra bisa dibaca sebagai potensi ke arah sana. Tentu saja kita tak ingin ini terjadi.
 
Bukankah pasca digulingkan rezim Orba, semangat baru yang kita gaungkan melalui jargon-jargon reformasi adalah semangat yang menolak praktik otoritarianisme dan oligarkis? Bukankah reformasi mengupayakan tegaknya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan wujud pemerintahan yang mandatnya berasal dari rakyat. Sebab itu, rakyat disebut sebagai mandataris.
 
Sebab itu, layak sekali bila di era – yang disebut – pasca reformasi ini, rakyat masih diam-diam mendapati praktik-praktik yang jauh dari semangat demokrasi, di mana pemimpin memanfaatkan aparatur represif dan ideologis sebagai garda depan pembantai rakyat dan pengekal kekuasaan untuk segelintir oligarkis. Kita tak ingin melihat watak itu diam-diam menghambat semangat demokrasi kita.
 
Makanya, rakyat wajar mengingatkan itu melalui berbagai cara, termasuk gelombang protes. “Didiklah rakyat dengan pergerakan, didiklah penguasa dengan perlawanan”, demikian kata Marco Kartodikromo dalam novel Student Hidjo.
 
Pilkada Halut 2020; Momentum Rakyat Mengingatkan  
 
Pada tahun 2020 jadi momentum penting bagi rakyat untuk menentukan pemimpin yang tepat yang jauh dari watak oligarkis. Tahun 2020, tiap daerah akan menyelenggarakan pilkada. Di sinilah, kuasa rakyat hendaknya mengambil peran penting, termasuk masyarakat Halmahera Utara. Pilkada adalah ruang politik rakyat dalam menentukan pemimpin yang akan menahkodai bahtera kabupaten ke arah yang lebih baik.
 
Tapi bisakah rakyat mengambil langkah penting dalam momentum ini? Untuk menghindari pikiran pesimis, maka kita harus yakin bahwa rakyat Halut bisa mengambil momentum yang baik. Kita harus berusaha untuk menghindari kooptasi elit yang sekedar berkontestasi untuk kepentingan sesaat saja.
 
Dalam hal ini, rakyat mesti tercerahkan. Momentum politik harus jadi momen untuk meningkatkan kesadaran rakyat agar tak jatuh pada sekedar momen seremonial belaka. Pilkada bukan saja sekedar memilih pemimpin, tapi rakyat harus punya kesadaran bahwa pemimpin yang dipilih hendaknya yang punya keberpihakan kepada masyarakat.
 
Tantangannya adalah bagaimana rakyat mengujinya. Maka mau tak mau elemen elit-intelektual mahasiswa harus bergerak untuk menjadi tameng idealisme yang menjadi pencerah bagi mereka. Bila dalam momentum pilkada ini, konsolidasi kekuatan rakyat dan elit-intelektual tidak bersatu untuk mendorong kepemimpinan yang berkualitas, dan berpihak kepada rakyat, maka momen pilkada ini menjadi sia-sia.
 
0Comments

Previous Post Next Post

ads