Penulis: Melky Molle (Dosen Universitas Halmahera Maluku Utara)
*
Pilkada serentak 9 Desember 2020 adalah juga penentu agenda pilpres 2024, yang sudah terang-terangan didengungkan lewat sikap partai koalisi dan konsistensi partai memilih kader partai sebagai figur satu-satunya. Karena itu, terlihat jelas agenda demi agenda selalu saja disuguhkan. Desain dan intervensinya selalu saja diakhiri dengan opini publik bahwa pilkada kali ini akan diserahkan & berakhir pada domain MK (Mahkama Konstitusi). Karena itu, pertarungan kader partai di beberapa daerah di Maluku Utara jadi wacana panas, artinya bahwa pertarungan politik yang dilakoni dan diasumsikan, dari siapa kadernya, dan apa partainya menjadi opini bulan-bulanan diperdebatkan. Kekuatan partai adalah penentu keberlanjutan kekuasaan hari ini, sebagai tujuan politik nasional di agenda 2024.
Karena itu, partai yang berkuasa, dan partai-partai lainnya akan mengambil peran serta untuk ikut melanggengkan kekuasaan, atau mengambil posisi oposisi yang tetap pada basis ideologisnya atau tidak mau berkoalisi, atau mau mengakomodir diri pada jejaring kepentingan politik nasional, sehingga kiblat arahnya mempengaruhi arah politik kekuasaan dan berani mengambil risiko untuk memainkan peran politik sentral irisan kekuasaan yang gaya geraknya seperti amplitudo.
Kepentingan politik nasional secara jelas menggiring basis kekuatan partai supaya dikerahkan dari pusat sampai ke daerah untuk memperjelas eksistensi kekuasaan partai. Kepentingan pemenangan bupati dan wakil bupati di setiap kebupaten dan kepentingan pemenangan gubernur dan wakil gubernur adalah proyek DPP, DPW, DPC sampai ke ranting-ranting.
Pertarungan partai aras lokal juga terlihat jelas dan sangat terdikotomi oleh kepentingan pusat, sampai pada wacana bahwa apapun hasil perhitungan suara yang diplenokan di KPU tidak serta merta suara yang selisihnya tipis akan keluar sebagai pemenang. Keputusan MK adalah jalan berkerikil tajam.
Jika demikian, apakah slogan The voice of the people is the voice of God ("Suarat rakyat adalah suara Tuhan") masih relevan? Ataukah kita harus realistis bahwa slogan di atas tidak jadi ruh independensi suara kedaulatan rakyat. Sehingga slogan yang relevan hari ini adalah: The voice of money is the voice of desire for power ("Suara uang adalah suara hasrat ingin berkuasa").
Padahal, demokrasi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan hendaknya dikembalikan ke tangan rakyat, sebab di situlah nilai kebebasan, kejujuran dan keadilan menampakan kedaulatannya secara tegas. Kebebasan menentukan pemimpin dari praksis pragmatisme ke loncatan kesadaran haruslah menjadi saringan rasionalitas publik untuk mengukur jejak rekam kepemimpinan seorang pemimpin. Rekam jejak seorang pemimpin ketika menjadi pemimpin, yang lahir dari proses demokrasi akan menjadi catatan ingatan publik.
Karena itu seideal mungkin, pemimpin haruslah mampu mengayomi, memotivasi, menggerakan, memengaruhi, mengutamakan mereka yang dipimpin dan mengusahakan kesejahteraan dengan memberi teladan kepada mereka yang dipimpin.
Pemimpin haruslah memilik semangat berkorban dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi di luar dari kepentingan masyarakat atau kepeda mereka yang dipimpin. Pantang korupsi, KKN, dan sogokan. Semangat mengutamakan bawahan, mengutamakan kepentingan masyarakat kecil haruslah menjadi paradigma baru untuk mewujudkan pelayanan publik yang representatif.
Pemimpin yang lahir dari kedaulatan rakyat pada proses demokrasi haruslah mampu membuat loncatan dengan menunjukkan laku hidup sederhana, berdiri di masyarakat, mengabdikan diri secara tegas dan penuh kesadaran bahwa rakyat sebagai pemberi kuasa haruslah diberi akses kesejahteraan yang layak dan manusiawi di hadapan Tuhan. "Karena Negara yang kuat adalah negara yang berTuhan" (Platon).
Dengan demikian, maka loncatan-loncatan partai untuk memenangkan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2020, yang baru saja kita wujudkan, sebagai pesta kegembiraan rakyat, sebagai agenda mewujudkan demokrasi yang berkeadaban sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dari sabang sampai Merauke haruslah menjadi ritual demokrasi yang terus diingatkan supaya pemimpin yang lahir dari proses demokrasi mampu mewujudakan harapan masyarakat yang selalu menjadi objek kebijakan kekuasaan.
Jika suara rakyat adalah suara Tuhan, maka kedaulatan rakyat adalah kedaulatan Tuhan. Jika rakyat menderita atas kesewenangan pemimpin yang otoriter, juga sekaligus menjelaskan Tuhan ikut serta menderita. Jika suatu saat pemimpin yang diangkat atau didaulat oleh rakyat menjadi pemimpin, tetapi tidak memedulikan nasib rakyat, juga sekaligus menjelaskan bahwa pemimpin seperti itu tidak memiliki bakat memimpin.
Pemimpin yang tidak memiliki bakat memimpin, haruslah dipertanyakan, sehingga jelas bahwa pemimpin seperti itu didaulat menjadi pemimpin karena terpaksa karena sudah tidak ada figur lain, atau dipaksakan dengan cara-cara manipulasi atau memborong suara rakyat dengan uang (money politik).
Voltaire pernah mengatakan: “apabila kita bicara soal uang, maka semua orang sama agamanya" bahkan sama mukanya. Jika demikian yang terlihat dalam pemilu kita, maka layak diingatkan bahwa peristiwa seperti itu adalah peristiwa kecelakaan politik, dan korbannya adalah rakyat kecil.
Semoga tidak demikian.