Oleh: Elvy Farhati
(Ilustrasi oleh: Ainul Yakin)
International Monetary Fund (IMF) menyatakan pada tahun 2023 dunia akan mengalami resesi. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor yaitu: 1) Perang Ukraina dan Rusia; 2) Krisis kebutuhan hidup (pangan, keuangan, dan energi), dan; 3) Menurunnya ekonomi China.
Perang Rusia dan Ukraina yang hampir enam bulan berlangsung menyebabkan kelangkaan energi bagi negara Eropa. Wilayah Eropa mengalami global cooling suhu dingin yang tidak dapat diatasi karena terbatasnya pemakaian energi. Jika hal ini dibiarkan, mungkin Eropa akan menjadi beku secara ekonomi, politik, dan sosial. Seperti kita ketahui, manusia kini sangat bergantung kepada energi.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kelangkaan ini hanya bisa dialami negara Eropa? Indonesia sudah mengalami dampaknya dari kenaikan minyak mentah, pupuk, dan bahan pangan seperti gandum. Baru efek perang Rusia dan Ukraina tetapi sudah mempunyai dampak yang sangat besar. Jika tidak dapat diatasi dengan baik Indonesia akan menghadapi resesi.
Negara yang mengalami resesi adalah negara yang perputaran ekonominya terhambat, menyebabkan penurunan produksi dan akan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Diprediksi fenomena ini akan lebih buruk dari masa pandemi kemarin. Para pengamat dan pemerhati ekonomi sudah memberikan saran mengenai resesi yang akan terjadi. Bagaimana kita bisa mengalihkan dana ke tabungan darurat dan meminimalisir hutang.
Namun apa yang harus dilakukan jika dia tidak memiliki pekerjaan? Bagaimana nasib pekerja lepas yang tidak memiliki pendapatan yang stabil?
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,43, yakni sekitar 11,53 juta orang pada tahun 2022. Penurunan ini belum cukup signifikan untuk bisa mengamankan ekonomi dan politik. Masih ada efek pandemi hingga saat ini dan belum sepenuhnya bisa ditangani. Hal ini harus menjadi perhatian lebih karena mungkin kita akan menghadapi krisis yang sama atau lebih dari pandemi.
Memang idealnya kita memiliki usaha dan persiapan yang cukup dalam menghadapi krisis. Namun kita sebagai warga negara sudah sepatutnya merasakan keterlibatan negara secara langsung. Perlindungan ekonomi, pangan, kesehatan, dan politik harus bisa didapatkan oleh seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Pemerintah Indonesia juga membuat program bantuan sosial dan korban PHK.
Program subsidi upah yang sampai saat ini belum ada implementasi secara konkrit. Birokrasi yang lambat juga mengakibatkan rasa putus asa bagi para pengangguran. Subsidi upah yang diberikan negara aksesnya masih terbatas, belum bisa menjangkau warga yang mempunyai keterbatasan internet. Padahal seharusnya bantuan ini bisa disalurkan secara langsung agar bisa menjangkau lebih banyak orang.
Nasib pengangguran bukan hanya berada di tangan mereka sendiri tetapi sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab negara. Kesulitan ekonomi juga bisa berakibat pada meningkatnya kriminalitas, penyakit, kerusuhan, dan kasus bunuh diri.
Ada rasa pesimis jika membahas bagaimana pengangguran itu sendiri bisa menghadapi resesi dengan mudah. Di mana resesi akan menimbulkan PHK tetapi masih ada pengangguran yang membutuhkan pekerjaan. Lapangan kerja yang memang terbatas karena akses orang dalam serta banyaknya persyaratan pekerjaan yang tidak sesuai dengan gajinya juga merupakan masalah. Kenaikan bahan bakar serta pangan juga menyulitkan orang yang sudah bekerja apalagi mereka yang pengangguran.
Jika masalah ini dibiarkan mungkin akan terjadi peristiwa 1998 kedua yang menimpa Indonesia. Pengangguran yang meningkat merupakan bentuk ketidakmampuan negara dalam mengatasi masalah ekonomi. Sebaiknya memang negara harus mengantisipasi sebaik mungkin karena masyarakat yang kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi akan rentan melakukan tindak kekerasan.
Negara memiliki tiga pendapatan, pertama dari pajak, bukan pajak, dan dana hibah negara lain. Hasil pajak indonesia saja sudah menghasilkan lebih dari 1.000 triliun rupiah. Seharusnya indonesia mampu memberikan bantuan yang lebih kepada masyarakat secara tepat sasaran. Bukan hanya kepada pengangguran saja tetapi bisa membantu para buruh yang gajinya belum sesuai dengan upah minimum kerja.
Alasan-alasan ini yang membuat banyaknya pengangguran menyerah untuk mencari kerja. Akses yang seakan-akan dibuka dengan lebar tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Mirisnya di tengah-tengah penderitaan yang dihadapi masih banyak kasus korupsi merajalela. Tidak ada tindakan belas kasihan dan rasa kemanusiaan sama sekali.
Bukan salah pengangguran itu sendiri melainkan ada relasi kuasa yang mengatur semua akses dan menekan kelas sosial. Saya harap peristiwa krisis moneter tidak terulang kembali.