Pemilu yang Itu, dan Hanya Itu yang Kita Punya

Table of Contents

Foto Pribadi Diolah Tipis-tipis Manis oleh Ainul

“Ada berapa jumlah manusia yang muak dengan pemilu?”

Saya selalu menunggu ada lembaga survei yang menyuguhkan kalimat pembuka tulisan ini sebagai pertanyaan utama dalam lembar kuesionernya. Entah mengapa saya begitu berharap agar persentase jawaban afirmatif terhadap pertanyaan itu cukup besar, mengingat kegagalan demi kegagalan yang telah disajikan oleh makhluk yang dianggap wajib ada dalam sistem demokrasi ini.

Di Indonesia, sejak pemilu disahkan sebagai medium bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin mereka, selalu ada ruang besar bagi kekecewaan. Catatan sejarah yang menyajikan babak demi babak pemilu yang telah kita lalui, lagi dan lagi berhasil menempatkan mayoritas masyarakat di posisi paling bawah dalam segitiga stratifikasi sosial. Rakyat yang konon adalah pusat dari fiksi bernama demokrasi, nyatanya hanya dipatok dengan satu suara tiap kepala. Selebihnya, mereka menjadi ornamen yang terdapat dalam angka-angka statistik.

Ini bukan barang baru. Winston Churchill yang tersohor itu pernah berujar bahwa demokrasi (dengan asas liberalisme) adalah sistem yang buruk. Sialnya, di balik pernyataan itu Churchill masih menyelipkan sebuah catatan kaki yang menyebut bahwa demokrasi masih menjadi fiksi paling baik untuk umat bumi jika dibandingkan dengan fiksi-fiksi pesaingnya macam komunisme dan teokratisme. Apa tolok ukurnya? Lihat saja taraf hidup homo sapiens yang meningkat, kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik (dalam skala umum) sejak ‘kemenangan’ liberalisme. Singkatnya, selain demokrasi, kita masih belum menemukan opsi lain yang lebih baik.

Argumen yang akhirnya membuat kita seolah bersimpuh di bawah ketiak demokrasi ini, jelas perlu terus menerus ditentang selama kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan mimpi-mimpi besar demokrasi (walaupun saya sangsi hal ini bisa seutuhnya diraih). Sebab, selama proses kehidupan masih belum ditutup oleh peristiwa ‘kiamat’, maka tiap-tiap argumen layak untuk didebat, dipertentangkan, digantikan. “Panta rhei!” ujar Heraclitus.

Menuju Pemilu 2024

Sementara ketika para pemikir, umat intelektual, serta para filsuf memikirkan segala kemungkinan dan alternatif untuk menutup celah-celah demokrasi, ada baiknya kita, segenap manusia yang ber-KTP Indonesia, yang sebentar lagi akan memasuki momentum pemilu yang itu-itu juga, untuk sedikit melipir dan bertanya: apa urgensi dari kontestasi limatahunan yang selalu diiringi dengan arak-arak, baliho, bendera partai dan jurus licin para politisi ini?

Timeline media sosial kita sudah sesak dengan tetek bengek kampanye. Pertengkaran antar kubu sudah bikin engap dan tak jarang yang menjijikkan. Segala duel argumen (bukan fisik!) itu bisa jadi hal yang baik untuk keberlangsungan hak kebebasan berbicara dan hak mengutarakan pendapat kita. Walaupun demikian, sebagaimana Tom Nichols tulis dalam Matinya Kepakaran, kebebasan berpendapat dan berbicara tak ujug-ujug membuat setiap argumen itu bernilai. Kita berhak memilah mana argumen yang layak didengar dan mana yang seharusnya lebih baik disimpan di keranjang sampah.

Upaya rethinking atau berpikir ulang, akan mengantarkan kita pada sikap kritis terhadap segala bentuk informasi yang berseliweran, lebih-lebih terkait pemilu yang notabene paling rentan terhadap hoaks dan irelevansi. Yuval Noah Harari menulis dalam 21 Lessons for 21st Century sebuah kalimat yang nyaris mirip adagium. Begini bunyinya: “di dunia yang dibanjiri oleh informasi yang irelevan, kejelasan adalah kekuatan.”

Di tengah banjir informasi yang sepotong-sepotong bahkan tidak jarang yang menyimpang, kritisisme dan kecakapan dalam memilah informasi adalah sebuah keharusan. Dalam konteks pemilu, harapannya adalah gerakan rethinking pemilu (sebagaimana Rethinking Islam yang digagas oleh Mohammed Arkoun) mampu menyelamatkan kita dari pemikiran-pemikran konyol yang dipaksakan dan tidak lagi relevan. Anggapan bahwa politik adalah urusan hidup dan mati, misalnya.

Propaganda untuk membangun kritisisme masyarakat ini jauh lebih penting daripada menyuguhi mereka informasi yang bernuansa kampanye. Biarlah menjadi tugas tim juru bicara dan tim pemenangan yang menyebarluaskan segala janji-janji klise masing-masing paslon. Justru tugas untuk menyadarkan masyarakat inilah yang kritis relawan. Agenda-agenda penyadaran dan pengembangan kritisisme memang melelahkan, berisiko, dan tidak seperti timses atau relawan capres, tidak ada duitnya! Mungkin itulah alasan mengapa sedikit yang mengemban tugas tersebut.

Tetapi bagaimanapun, harus ada yang mengambil posisi itu. Tentu tidak keliru jika saya berharap agar kita memulainya sekarang, persis saat ini juga. Lagipula, ini adalah bentuk partisipasi politik paling rasional kita sebagai warga negara. Sudah begitu tumbuh subur pandangan yang ada dalam masyarakat yang mereduksi makna politik. Seolah berpolitik hanya ada di sekitar pemilu, pilkada, serta kontestasi pemilihan-pemilihan lainnya. Padahal, berpolitik jauh melampaui itu.

Kita kritis terhadap segala kebijakan pemerintah adalah tindakan politik. Kita sebagai individu belajar agar pandai memilah informasi supaya kehidupan masyarakat lebih baik, itu politis. Bahkan, sebagaimana ditulis oleh David Matthews dalam The Ecology of Democracy, upaya untuk memperkuat komunitas dari tingkat paling kecil (semisal di desa-desa) juga merupakan tindakan politis. Politik tak harus melulu urusan perang-perangan, debat-debatan, dan coblos-mencoblos. Menganggap orang yang tidak mencoblos atau memilih paslon tertentu sebagai apolitis itu jelas pikiran yang simplistis dan tolol.

Dengan mengingat ragam kekecewaan terhadap pemilu, sungguh layak dicoba untuk memulai politik dengan cara yang tidak itu-itu saja. Mari kita berbicara dan merajut politik dari tempat yang paling sering dilupakan, yaitu dari halaman rumah masyarakat adat, rakyat desa, orang kampung, korban penggusuran, serta komunitas masyarakat setingkat RT. Bukankah sudah berulang kali kita menaruh harap pada moncong politisi dan berulang kali pula kita harus mempertebal kesabaran karena harapan-harapan yang terus patah?

Adalah sah masing-masing kita memiliki dukungan terhadap paslon tertentu. Tetapi dukunglah sewajarnya. Sama sekali tidak worth it menjual relasi kemanusiaan apalagi nyawa manusia hanya demi terpilihnya paslon tertentu. Paslon-paslon itu juga manusia yang sama-sama berdarah-berdaging. Dan, kata Seno Gumira Ajidarma dalam Jazz, Parfum, dan Insiden, "...apalah yang pasti dari perasaan manusia? Perasaan kita suka berubah-ubah."

Sekian.