Surat Kaleng bagi Relawan Politik

Table of Contents

Ilustrasi: Ainul Yaqin

Saya menulis ini secara hati-hati menjaga banyak dinding perasaan kawan, rekan, bahkan kerabat yang kini meminjamkan jasa dan pikiran mereka kepada upaya “barter suara” bagi pilihannya. Pertanyaan bermula siapakah relawan? Apakah berbeda dengan sukarelawan? Jika keduanya bukan homonim apakah mereka bisa digolongkan sebagai posisi pekerjaan magang, sampingan, atau part time.

Menurut KBBI, sukarelawan adalah mereka yang melakukan segala sesuatu secara sukarela tanpa pamrih atau imbalan. Istilah relawan selama ini muncul dan populer hanya dalam aksi-aksi sosial yang dengan sukarela menyumbangkan dirinya untuk bekerja dengan tenaga dan pikiran “tanpa berharap keuntungan materi apa pun”. Bisakah sejujur ini atau mungkin relawan terpanggil karena kepentingan corong mata rantai makanan sebelumnya bisa dari atasan, senior, atau ormas sekalipun.

Jika sebatas momentum, kenapa membawa perasaan? Adakah pekerjaan itu sebagai pembenaran semua sistem kerja yang mengharuskan tidak membawa pikiran diri sendiri atas apa yang dia bela saat ini. Politik memang runcing tajam, tetapi dia membutuhkan sisi tumpul yakni manusia yang tidak boleh banyak tau dan cukup menjadi bagian kaukus dukungan semua bagi kepentingannya.

Benar, bahwa relawan politik merupakan bentuk manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi substansial. Pada dasarnya seorang relawan bekerja dengan hatinya dan melakukan aktivitas berdasarkan panggilan moral. Jiwa yang dimiliki para relawan dapat menjadi aspek kunci dari masyarakat sipil dalam upaya pelembagaan demokrasi yang lebih partisipatoris. Tetapi dari definisi normatif, semua selalu menghalangi makna kunci bahwa politik digerakkan kepentingan yang tidak terkatalisasi metode apapun dalam bentuk angka.

Politik Relawan

Kita bisa membedakan kelamin relawan politik dalam dua bagian. Pertama, mereka relawan yang lahir dari rahim publik dengan mengambil jarak sementara dengan elite partai dan partai politik yang kehabisan kaderisasi di tubuh internalnya. Kehendak relawan publik dianggap simultan menguntungkan demokratisasi bangsa ini. Pastinya gerakan ini akan mengurangi hegemonik budaya yang dijalankan elit selama ini berupa proses menawar dan menyantun masyarakat agar tidak mengikuti panggilan dirinya.

Kedua, relawan politik yang banyak bergerak untuk memenangkan satu kandidat, melakukan komunikasi intens dengan salah satu kandidat dan memenangkan kandidat yang dibentuk atas dasar kepentingan partai politik adalah relawan partisan, yang mesti ada kejelasan karena bisa disebut tim sukses atau tim kampanye, maka butuh regulasi yang jelas bagi relawan yang dibentuk atas dasar kepentingan. Oleh karenanya, mesti ada sebuah aturan sebagaimana tim kampanye atau tim sukses, sebagaimana harus melaporkan setiap struktur anggotanya, keuangan, belanja dan metodologi kegiatannya.

Kasus di Amerika, jarang relawan bisa berkomunikasi dengan kandidat dalam satu relasi komunikasi yang aktif, mereka menjaga ini agar publik melihat gerakan relawan adalah sepenuhnya pikiran ideologi bukan pengaturan berkala semacam strategi tunjuk hidung kapan saja. Hal ini mesti dilakukan karena relawan partisan memiliki suatu kepentingan dalam memenangkan kandidat, sehingga tidak ada suatu pihak yang mencoba memasuki arena tersebut untuk keuntungan pribadinya. Apa yang kalian lihat di Indonesia?

Tidak Gratis

Politik relawan telah menjadi fenomena baru untuk mendongkrak popularitas aktor dan kelompok. Muaranya bahkan lebih besar yakni menjadi partai politik. Kekuasaan dua periode Presiden Jokowi telah menyusun kepercayaan bahwa mendukungnya menjadi gerakan penuh keniscayaan dan jalan terbaik.

Tak ayal seharusnya relawan bubar saat dukungannya kalah atau menang, justru mengkristalisasi menjadi blok kritik dan oportunistik. Istilah demi keberlangsungan “Jokowi” lebih utama daripada republik ini. Cinta yang terlalu beralasan perlu dicurigai di saat pemilih suara mayoritas tidak mendapatkan akses yang sama.

Kisah ini mirip dengan apa yang terjadi dengan Emmanuel Macron di Perancis. Saat dirinya muncul ke khalayak pemilih Perancis, dia mengandalkan relawan politik bernama En Marche!, yang dibentuk hanya satu tahun sebelum pemilu. Pada akhirnya, gerakan ini bermetamorfosa menjadi partai politik dan memenuhi parlemen Perancis. Partai politiknya itu kini bernama Partai Renaissance ini masih menjadi partai dengan perolehan kursi terbanyak di parlemen Perancis dengan memposisikan diri sebagai partai tengah.

Ini langkah rasional dan tepat, menimbang kebutuhannya untuk mengelola suara di parlemen untuk kepentingan politiknya. Momentum dukungan politik yang begitu besar—karena kekecewaan masyarakat atas partai-partai lama di Perancis—memberi kemudahan bagi partai Macron menjadi yang paling dominan dalam waktu singkat.

Melembagakan relawan menjadi partai baru bukan pilihan ideal bagi Jokowi maupun bagi gerakan itu sendiri. Satu alasan rasional, selain karena merupakan kader partai, Jokowi sudah memiliki dukungan parpol yang cukup di parlemen.

Bersikap Jujurlah

Kawanku para relawan tak usahlah berlebihan, bukankah pada diri politikus, publik menemukan bayang-bayang figur kaum Sofis dalam khazanah Yunani, yang lihai dalam mengubah kesalahan menjadi kebenaran dan kebenaran menjadi kesalahan. Di tangan mereka, politik nyata tidak mungkin seratus persen didasari kejujuran, dan niscaya akan melibatkan dusta dan rekayasa.

Politik menampakkan diri sebagai paradoks, dan sebagian masyarakat juga menyikapinya secara ambigu. Jika kita menanyakan motif mereka memasuki dunia politik, sudah pasti kita mendapatkan jawaban yang melegakan. Mereka ingin merehabilitasi politik yang sudah terlanjur bengkok, ingin menciptakan sesuatu yang berbeda, bertolak dari pengandaian politik sebagai institusi yang luhur dan membebaskan. Apakah mereka nantinya berhasil menjadi antitesis dari para pendahulunya, kita boleh optimistis maupun pesimistis.

Bertolak dari pemikiran filsuf Yunani, Aristoteles, politik pertama-tama harus dipahami sebagai persoalan pemisahan antara urusan privat dan urusan publik. Politik baru terjadi ketika seseorang keluar dari zona kepentingan pribadi untuk memasuki zona tindakan dan perjuangan untuk kepentingan bersama. Maka, yang pertama-tama harus dilakukan seorang politikus adalah mengendapkan motif-motif privat: mencari pekerjaan, menumpuk kekayaan, mencapai kemasyhuran, atau meraih kekuasaan.

Mengutip rumusan Hannah Arendt, motif-motif privat ini adalah segi-segi pra-politik yang dapat menyebabkan terjadinya kolonisasi urusan pribadi ke dalam urusan publik. Jika kolonisasi ini dibiarkan terjadi, niscaya politik akan dijalankan semata-mata sebagai urusan menguasai dan menundukkan orang lain.

Ini masalah besar yang kita hadapi saat ini. Max Weber (1958) membedakan antara politikus yang hidup dari politik dan politikus yang hidup untuk politik. Antara politikus yang menempatkan politik sebagai sarana untuk mengejar kepentingan-kepentingan pribadi dan politikus yang menjadikan politik sebagai tujuan utama bagi proses-proses pengabdian untuk kehidupan bersama.

Masih Hannah Arendt, manusia politik juga harus mampu menciptakan distingsi diri dan mampu bertindak secara otentik. Mereka harus berbeda dengan yang lain dan tidak sekadar mengekor para seniornya. Mereka harus mampu berjarak dan bersikap kritis terhadap sistem serta lingkungan. Persoalan distingsi diri ini sangat mendesak untuk ditekankan di sini.

Sudah banyak kasus menunjukkan, politikus yang awalnya baik-baik secara perlahan-lahan dapat berubah menjadi korup, karena dia memasuki sistem yang korup atau bergaul dengan orang-orang yang tidak kredibel. Dihadapkan pada keburukan yang sistemik dan kolektif, mereka tidak berhasil menjaga otentisitas diri sehingga larut ke dalam mentalitas kawanan. 

Catatlah bahwa mereka cepat kehabisan energi untuk mempertanyakan dan memperbaiki prosedur atau mekanisme politik, lalu ikut-ikutan para seniornya dalam memperagakan apa yang dikatakan Weber tadi: menjadikan politik sebagai kendaraan untuk mengejar kepentingan pribadi atau partai politik.